Latar Belakang Pada
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan yang dilakukan
adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan
tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat
yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana
pendidikan yang ada di Negara Indonesia.
Pada pemerintahan SBY dalam perekonomian
Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank
century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus bank century ini. Kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun
2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 -
6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan
demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu,
pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja
ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai
sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan
perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus
pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.
Masalah-masalah besar
lain pun masih tetap ada. Pertama,
pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya
yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi
yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kabinet Indonesia
Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet
Indonesia Bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu
merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 –
2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung
di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh
Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan
bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014). Kabinet Indonesia
Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada
tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati dan Hamzah
Haz pada 5 Desember 2005.
Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat
Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat
beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Moral bangsa
kita sudah tidak ada lagi, baik rakyat yang berada di posisi atas menegah
ataupun yang bawah. Sekarang jaman Indonesia Bersatu jilid II kita tidak bisa
langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka
baru menjabat 2 tahun. Masih ada 2 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya.
Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya
menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa
Presiden Soeharto dulu. Banyak sekali masalah penting di zaman pemerintah jilid I
dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana
permasalahan itu berawal. Pemerintaan Indonesia jilid I maupun jilid II
bagaimanapun kebijakan menteri dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat
hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara
yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia
yang saat ini masih tidak ada perkembangannya.
Yang dipertanyakan adalah
Bagamana keadaan sistem ekonomi Indonesia Bersatu Jilid I
pada era SBY-JK periode 2004 - 2009 ? Bagaimana keadaan sistem pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II pada era SBY-Boediono 2009 - 2014 ?
Jawabannya adalah
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Pada Era SBY-JK Pada masa
pemerintahan Indonesia bersatu jilid I ini disebut juga Pemerintahan
Gotong-Royong. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan
gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih
kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya
kondisi sosial politik dalam negeri.
2. Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas
Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar
As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.
Masa Kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi
subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar
belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh
untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes,
investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini
mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Selain itu, pada
periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan
untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan
disana-sini.
Pada pertengahan
bulan Oktober 2006, Indonesia
melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan
ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam
menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar
negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah
penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05
juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Penyebabnya adalah…..
Karena pengucuran
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga
kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
Selain itu, birokrasi
pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja
Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu
sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak,
kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Namun, selama masa pemerintahan SBY,
perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian
adalah inflasi. Sejak tahun
2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun
2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009.
Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor,
pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment)
benar-benar diwujudkan dengan turunnya
angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada
2010. Artinya, hampir sebanyak 6
juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini
tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan
PDB. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi
masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector
riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.
Memasuki tahun ke dua
masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat
menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan
perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB)
berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II Pada Era SBY-Boediono, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu..
1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas
dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hampir 7 tahun sudah
ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula
perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa
pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa
kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia,
India, dan China).
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin
membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara
superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru
mampu mencetak pertumbuhan yang positif
sebesar 4,5% pada tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia
direspon dunia internasional dengan menjadikan
Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang
sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang
meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.
Sistem ekonomi bangsa Indonesia dibawah pemerintahan
SBY-Boediono masih belum terbebas
dari hegemoni sistem kapitalis yang
menggrogoti sendi-sendi perekonomian tanah air. Sampai saat ini, ekonomi kita masih terjajah. Walaupun
data statistik dan angka pertumbuhan perekonomian naik tinggi seperti yang
dikatakan oleh SBY. Namun,, upah buruh
di Indonesia adalah upah yang paling rendah diseluruh dunia. Banyak sekali
masalah masalah penting di jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu
saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal .
Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun
kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya
mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan
berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada
perkembangannya. Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa
yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan
pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam
pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
Kesimpulan yang dapat
saya ambil adalah
Indonesia masih
memerlukan banyak perbaikan. Namun, apa yang telah dicapai selama ini merupakan
hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal
lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa
tahun ke depan lagi. Dari berbagai kasus yang kita ketahui tentang perekonomian
di Indonesia sejak orde lama hingga sekarang, dapat di simpulkan bahwa keadaan ekonomi negara kita mengalami
jatuh bangun. Negara kita bisa
mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat di katakan berhasil adalah ketika
pemerintahan Soeharto pada masa orde lama. Akan tetapi lambat laun,
perekonomian bangsa kita mengalami gejolak, hal ini dapat dilihat dari :
1. Kemiskinan di negara kita semakin meningkat.
2. Pengangguran yang semakin meningkat karena lapangan
pekerjaan lebih sedikit di bandingkan dengan angkatan kerja.
3. Masih ada anak-anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.
4. Semakin meningkatnya para koruptor yang bebas.
5. Masih memiliki hutang ke luar negeri.
6. Kebijakan kontroversial pertama Presiden SBY adalah
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial.
Menurut pengamat
ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, “Kinerja
pemerintah di bidang ekonomi sepanjang satu tahun terakhir tidak mengalami kemajuan.
Ia menilai pemerintah masih bangga dengan pencapaian-pencapaian bersifat
teori yang ditulis dalam RAPBN 2011. Padahal
menurutnya yang terpenting adalah realisasi target pencapaian yang dapat
dilihat dari berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ternyata
belum berhasil dilakukan pemerintah hingga sekarang. Penganguran dan kemiskinan
yang dari dahulu tidak pernah terselesaikan. Masalahnya, seharusnya pemerintah
harus lebih berkerja keras untuk masalah-masalah rakyat tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan
jumlah penduduk miskin antara meningkatnya penerimaan upah riil harian
buruh tani, menurunnya rata-rata harga beras nasional serta stabilnya inflasi.
Penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh program pemerintah yaitu penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin. Juga adanya program seperti
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).”
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar